Sampang, Tintahukum.com ,Aksi penolakan penundaan Pilkades Serentak 2025, pada akhir Juni Mendatang, dan Aksi ini merupakan gabungan dari beberapa elemen masyarakat, mahasiswa serta aktivis yang ada di kabupaten Sampang.
Kepentingan Aksi yang akan dilakukan tidak lain dikarenakan penundaan Pilkades di tahun 2025, Berdampak konflik dikalangan masarakat dengan adanya Oknom PJ yang diduga hasil request buakan membuat desa semakin majuh malah sebaliknya dengan menimbulkan polemik dan konflik yang berfareasi
Dalam kurun waktu 6 bulan PJ berjabat sebagai kades sempat ber anika ragam penyelewengan antara lain bantuan pemerintah Yang sempat setengang Dengan mahasiswa dikarenakan minimnya pengawasan serta filter pemerintah kabupaten sampang
H.S Yang merupakan salah satu korlap mengklaim unjuk rasa itu akan diikuti massa dengan jumlah besar.
Dan massa dari beberapa kecamatan sudah siap bergerak.
"Tentu akan lebih besar dari demo kemarin, masyarakat di tiap daerah juga sudah siap untuk bergerak dan kita di Sampang akan menjadi muara dari pergerakan yang berlangsung di setiap daerah," kata H.S
"Untuk tanggal belum ditentukan tapi di antara pertengahan atau akhir bulan Juni ," imbuhnya.
Lanjut"H.S mengatakan, Aliansi Masyarakat Sampang Bersatu ( AMSB) kekeh mengusung persoalan penolakan Penundaan ini, karena sudah mencederai demokrasi dan mengingkari konstitusi yang merupakan pesta rakyat untuk menyuarakan hak konstistusinya.
Selain penolakan ditundanya pemilihan serentak di tahun 2025 , kami juga akan meminta Bupati sampang agar secepatnya melaksanakan pemilihan serentak di 111 desa yang sekarang di isi PJ, selain itu AMSB juga akan tetap menyuarakan masalah Carut Marutnya keadaan Desa selama 6 bulan di pegang PJ, dari Pelayanan Publik, PJ jarang Di Balai desa dan lain sebagainya kita juga akan menagih janji janji bupati yg selama ini belum terealisasi, contoh masih banyak jalan yg belum tersentuh perbaikan, khususnya daerah Utara,
"Tentu ini menjadi satu tekad kami sebagai rakyat Sampang, dan tetap akan kami gaungkan untuk kita tolak Penundaan Pilkades di tahun 2025, karena keputusan ini sudah mencederai demokrasi," ujar H.S
Menurut H.S, saat ini banyak kelompok masyarakat di daerah sedang melakukan konsolidasi. Setelah itu, baru akan dilakukan Pergerakan.
H.S belum bisa memastikan kapan aksi besar-besaran tersebut bakal digelar. Ia hanya memperkirakan unjuk rasa itu digelar Akhir Juni mendatang.
"Kita estimasi tentu ribuan akan turun ke jalan," tuturnya.
Lain halnya ( M ) Salah Satu korlap aksi, menyampaikan bahwasannya keadaan carut marut di desa sudah mengimbas ke bapak Bupati selaku pemegang kebijakan, dimana masyarakat yang tidak puas akan kinerja para PJ, itu lantas yang di salahkan bapak Bupati, maka dari itu kita masyarakat bersatu untuk menyuarakan aspirasi supaya Pilkades serentak dilaksanakan" pungkasnya
Ihsan